METRO, LAMPUNG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro menggelar Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada Jumat (14/08/2026) di Gedung DPRD Kota Metro.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, bersama Wakil Wali Kota Metro, Rafieq Adi Pradana. Turut hadir jajaran Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan dan anggota DPRD Kota Metro, Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Wali Kota, Asisten Sekda, Kepala Perangkat Daerah, Kabag Setda, para Camat dan Lurah se-Kota Metro, serta insan pers.
Dalam pidato kenegaraannya, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan laporan kinerja pemerintah setelah 21 bulan (663 hari) masa kepemimpinannya. Presiden menegaskan bahwa melalui kerja keras, gotong royong, dan keberanian mengambil keputusan, berbagai persoalan bangsa yang tergolong rumit kini mulai terselesaikan.
Beberapa poin utama yang disampaikan oleh Presiden meliputi:
121 Kebijakan Transformatif: Pemerintah secara konsisten mengeluarkan rata-rata satu kebijakan strategis setiap 5 hari untuk menyelesaikan permasalahan mendasar bangsa.
Penurunan Harga Pupuk & Ketahanan Pangan: Harga pupuk berhasil diturunkan hingga 20%, yang berdampak positif pada peningkatan produksi pertanian dan peningkatan keuntungan BUMN PT Pupuk Indonesia sebesar 252,8%.
Swasembada 8 Komoditas Pangan: Indonesia secara resmi diakui dunia berhasil mencapai swasembada pada 8 komoditas penting, yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
Kemandirian Energi: Indonesia mulai mengukuhkan kemandirian energi nasional dengan tercapainya swasembada bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.
“Tugas dari rakyat adalah kehormatan yang mulia bagi kita, karena itu kita akan terus bekerja cepat dengan semangat gotong royong demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” tegas Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya”.
Pelaksanaan Rapat Paripurna ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kota Metro beserta seluruh jajaran Forkopimda dan instansi daerah untuk menyelaraskan program kerja daerah dengan arah kebijakan pembangunan nasional, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat di tingkat lokal.(Rul-J)
