BANDAR LAMPUNG||tigonews.net – Langkah spektakuler dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan tanpa terjadi “keresahan” dengan adanya pungutan kepada wali murid atas nama uang komite sekolah yang telah berlangsung sekian tahun belakangan, kini tinggal kenangan. Gubernur Rahmat M Djausal menegaskan sikapnya: Menghapus uang komite di SMA, SMK, dan SLB Negeri se-Lampung.
Penghapusan uang komite sekolah tersebut mulai diterapkan tahun ajaran 2025/2026 ini, dan sebagai ganti untuk memenuhi biaya operasional sekolah, akan di-support melalui APBD Provinsi Lampung.
Itulah yang ditegaskan Gubernur dalam arahannya pada rapat koordinasi dengan para koordinator pendamping satuan pendidikan dan kepala SMA/SMK/SLB Negeri se-Lampung di Aula SMAN 2 Bandarlampung, Kamis (5/6/2025) pagi.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung, Thomas Amirico, menjelaskan, dengan penegasan Gubernur tersebut maka mulai saat ini pihak sekolah untuk tidak lagi memungut biaya pendaftaran, dan tidak memungut atas nama apapun kepada orang tua atau wali murid.
“Kecuali kepada personal yang benar-benar mampu, yang mungkin mau bangun apa, atau melalui CSR, silakan saja,” ucap Thomas Amirico.
Jadi apa inti penegasan Gubernur didepan ratusan tokoh dunia pendidikan menengah atas negeri tersebut?
“Intinya, pihak sekolah tidak boleh lagi mengumpulkan orangtua siswa meminta sumbangan untuk operasional sekolah,” tegas Thomas.
Berapa banyak peserta yang merasakan penghapusan uang komite ini? Menurut Kadisdikbud Lampung, jumlahnya sekitar 203.000 siswa yang tersebar di 352 sekolah negeri, terdiri dari 227 SMA, 112 SMK, dan 13 SLB.
Mengenai apakah penghapusan uang komite itu juga merambah ke SMA/SMK Swasta, Thomas Amirico menegaskan, saat ini skemanya baru untuk sekolah negeri.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kamis (5/6/2025) pagi, Gubernur Lampung memberikan arahan kepada ratusan tenaga kependidikan tingkat menengah atas negeri yang diinisiasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
Acara tersebut dihadiri ratusan tenaga pendidik dan pimpinan sekolah, selain beberapa pejabat Pemprov Lampung, seperti Kepala BPKAD Marindo Kurniawan, Kepala BKD Meiry Harikasari, Kadis Dikbud Thomas Amirico, Kadispora Descatama, dan masih banyak lagi lainnya. (Red)
